JAM-Pidum Setujui 7 Pengajuan Kejati Jatim untuk Restorative Justice

SURABAYA - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) menyetujui 7 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, pada Selasa (20/6/2023),

Baca juga: Sidang Pemeriksaan Saksi Korupsi Bank Jatim Cabang Kota Batu Kembali Digelar

Kajati Jatim Mia Amiati di hadapan Bapak Jam Pidum melalui sarana virtual pada Selasa (15/6) melaksanakan paparan dalam ekspose 7 perkara yang diusulkan untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restorative Justice (RJ) bersama dengan Jajaran Bidang Pidum Kejati Jatim dan beberapa Kajari terkait, yaitu Kajari Tanjung Perak, Kajari Lamongan, Kajari Kab Mojokerto, dan Kajari Tuban. 

Kajati Jatim mengatakan ekspose 7 perkara yang diusulkan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif, " jelas Mia Amiati. 

Baca juga: Upacara Virtual Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 Tahun 2023 dengan Presiden RI

Permohonan 7 (Tujuh) Perkara yang diajukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang terdiri dari : 

5 (lima) perkara  ORHADA :  
 
-  2 (dua) Perkara Penganiayaan  (yang memenuhi ketentuan Pasal 351 KUHP) diajukan oleh  Kejari Kab Mojokerto.

Baca juga: Sosialisasi PPS oleh Jam Intelijen Kejati Jatim

-  1 (satu) perkara Perlindungan Anak (yang memenuhi ketentuan   Kesatu Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP) diajukan oleh  Kejari Lamongan

- 1 (satu) perkara Perbuatan Pengancaman (yang memenuhi ketentuan   Pasal 335 KUHP   diajukan oleh  Kejari Lamongan

Baca juga: Kajati Jatim Buka Pra Musrenbang Tahun 2023

-1 (satu) perkara Laka Lantas (yang memenuhi ketentuan Pasal  Pasal 310 Ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diajuakan diajukan oleh  Kejari Tuban

2 (dua) perkara Narkotika yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak  dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

Baca juga: Diduga Korupsi, Kades Lolawang Mojokerto Ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati Nurani dan secara administratif harus memenuuhi ketentuan yang diatur di dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif untuk perkara ORHADA.

Sedangkan untuk perkara Penyalahgunaan  Narkotika, harus memenuhi ketentuan. Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis, " tandasnya. (Jon)