Sidang Tipikor, Saksi Ungkap Kasus Dugaan Korupsi BPHTB dan PBB Kota Batu

SURABAYA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menggelar Sidang perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dalam pemungutan pajak Daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2020.

Sidang agenda pemeriksaan saksi dengan Terdakwa Ali Fathur Rohman, ST dan Jumaali berlangsung pada Kamis (2/3/2023) sekira pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Wakajati Jatim Hadiri Penandatanganan MoU Antara Komisi Kejaksaan RI dengan Universitas Muhammadiyah Malang

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batu yang hadir dalam persidangan yakni Silfana Chairini, SH.MH selaku Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum, Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejari Batu, Afrid Sundoro Putro, SH Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Batu, Aditya Nugroho, SH Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejari Batu dan Alfadi Hasiholan, SH Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejari Batu.

Baca juga: Kejari Batu Terima Pelimpahan Berkas Tahap II Kasus Pembunuhan di Songgoriti dan Penyalahgunaan Obat-obatan

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menangani Perkara kedua Terdakwa yakni Marper Pandiangan, SH.MH selaku Ketua Majelis, Poster Sitorus, SH.MH selaku Hakim Anggota dan Abdul Gani, SH.MH Selaku Hakim anggota dan Kedua terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum masing  masing yakni Terdakwa Ali Fathur Rohman, ST didampingi Penasehat Hukum Dr. Broto Suwiryo, SH.M. Hum, Terdakwa Jumaali didampingi Penasehat Hukum Agus Sugianto, SH.

Ada 4 saksi yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada agenda sidang. Empat orang saksi diantaranya yaitu Abdul Salam pemilik PT. Bumi Megah Mandiri Propertindo, Bambang selaku Legal, Ahmad Fauzi selaku General Manager PT yang sama, dan Ni Made Ayu Darmi selaku marketing PT. tersebut, .

Baca juga: Peresmian Rumah RJ SMA-SMK dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Malang-Batu

Para saksi menerangkan yang intinya pada tahun 2020 pernah meminta tolong kepada Jumaali untuk membantu menurunkan NJOP yang pada tahun 2020 naik 400 persen, dimana tadinya NJOP 400 ribu naik menjadi 1, 8 juta, " kata Kepala Kejaksaan Negeri Batu Agus Rujito melalui Plt. Kepala Seksi Intelijen Andhika Nugraha Triputra, SE, SH, MH., saat di konfirmasi media indonesiasatu.co.id pada Kamis (2/3). 

Andhika Nugraha mengungkapkan bahwa permohonan penurunan NJOP tersebut dilakukan melalui Jumaali karna Jumaali mengatakan kepada saksi Bambang dapat menurunkan NJOP, dimana pada akhirnya NJOP turun dengan menggunakan kode akun milik terdakwa Ali Fathur Rohman, akibat dari perbuatan Jumaali dan Ali Fathur Rohman terhadap penurunan NJOP milik PT. Bumi Megah Mandiri Propertindo itu terdapat selisih pembayaran BPHTB sebesar kurang lebih 347.350.000. Dan terdakwa membenarkan keterangan para saksi dimaksud.

Baca juga: Asbin Kejati Jatim Erich Folanda Bertindak Selaku Penerima Apel Pagi, Ini yang Disampaikannya

Perlu diketahui, kedua Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemungutan Pajak Daerah Berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2020 dan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Fathur Rohman, ST dan bersama-sama dengan Terdakwa Jumaali yaitu :

a. Menurunkan NJOP dengan cara mengubah kelas objek pajak tanpa penetapan Walikota melanggar Pasal 51 ayat (3) PERDA Kota Batu No.7/2019 tentang Pajak Daerah jo. Pasal 15 ayat (3) PERWALI No.54/2020 tentang Tata Cara Pemungutan PBB penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh Walikota berdasarkan klasifikasi objek pajak

Baca juga: Kajati Jatim ikuti Pembukaan Diklat Refreshing Course Pembaharuan Hukum Pidana

b. Membuat NOP baru tidak sesuai dengan prosedur melanggar PERWALI No.54/2020 tentang Tata Cara Pemungutan PBB Pasal 5 Pendaftaran Objek PBB baru dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan ketentuan  a. mengajukan pendaftaran secara tertulis yang ditujukan kepada walikota, dst dan Pasal 6 ayat (3) Permohonan Mutasi subjek PBB, harus dilengkapi dengan surat permohonan mutasi, dst

c. Mencetak SPPT-PBB diluar pencetakan massal tidak sesuai prosedur melanggar PERWALI No.54/2020 tentang Tata Cara Pemungutan PBB Pasal 13 yat (6) SPPT-PBB dapat diterbitkan melalui : a. Pencetakan Masal; atau b. Pencetakan dalam rangka pembuatan salinan SPPT-PBB dan Mutasi, Pembetulan dan Keberata SPPT dan Pasal 13 ayat (7) Penerbitan SPPT dilakukan setelah terbit Keputusan Keberatan

d. Terdakwa Jumaali selaku orang swasta/makelar, telah bekerjasama dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Ali Fathur Rohman, ST untuk kepentingan penurunan BPHTB yang dari pengurusan tersebut Jumaali juga mendapatkan keuntungan.

Perbuatan dari kedua Terdakwa Ali Fathur Rohman, ST dan Terdakwa Jumaali tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.084.311.510, 00 (satu milyar delapan puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu limaratus sepuluh rupiah).

Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Kamis Tanggal 09 Maret 2023 dengan Agenda Pemeriksaan Saksi. (Jon) 

Baca juga: Kajati Jatim ikuti Pembukaan Diklat Pembaharuan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru